POSBORNEO.COM, JAKARTA – Bupati Kapuas HM Wiyatno melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian dan instansi Pemerintah Pusat dalam rangka mengusulkan dan mengoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan strategis daerah. Bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, selasa (6/1/2026).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Kapuas bersama Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Kuala, jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala, Inspektorat Kabupaten Kapuas, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyampaikan langsung usulan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas daerah, khususnya di bidang infrastruktur, permukiman, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Bupati Kapuas H. M. Wiyatno menyampaikan bahwa koordinasi langsung dengan kementerian dan lembaga Pemerintah Pusat sangat penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memperjuangkan dukungan anggaran dan program pusat agar dapat direalisasikan di daerah.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Kapuas.
Ia menambahkan, sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas permukiman, serta penguatan kapasitas fiskal dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap berbagai usulan kegiatan pembangunan yang telah disampaikan dapat memperoleh dukungan dan tindak lanjut dari kementerian dan instansi terkait, sehingga pelaksanaannya dapat segera direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. (*)
