POSBORNEO.COM | PT TAJUK SALEMPANG JAYA | KALTENG SEMAKIN BERKAH | KALSEL BEKERJA BERSAMA MERANGKUL SEMUA

Home / Kapuas Kota Air / Pos Kalteng

Kamis, 30 Juli 2026 - 09:54 WIB

Virtual, Wabup Kapuas Ikuti RDP Komisi II DPR RI Bahas Isu Strategis Keuangan dan Kepegawaian Daerah

Wakil Bupati Kapuas didampingi Sekretaris Daerah saat mengikuti Zoom Meeting Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kamis (30/7/2026) pagi.

Wakil Bupati Kapuas didampingi Sekretaris Daerah saat mengikuti Zoom Meeting Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kamis (30/7/2026) pagi.

POSBORNEO.COM, KUALAKAPUAS – Wakil Bupati Kapuas Dodo didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai mengikuti Zoom Meeting Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kamis (30/7/2026).

Rapat kerja nasional yang diselenggarakan Komisi II DPR RI di tengah masa reses ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Pertemuan difokuskan untuk mendengarkan aspirasi serta merespons berbagai isu strategis terkait kondisi fiskal dan kepegawaian daerah.

Beberapa agenda utama yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut di antaranya peninjauan ulang sistem remunerasi serta gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam konteks tata kelola hubungan pusat dan daerah. Selain itu, rapat membedah langkah-langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformulasi pajak daerah, retribusi, dan skema upah pungut.

Terkait pengelolaan keuangan, Komisi II DPR RI mendorong percepatan penyaluran serta skema top-up Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor minyak, gas, dan sumber daya alam (SDA), agar daerah penghasil mendapatkan porsi pembagian yang lebih proporsional dan adil untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Di sektor kepegawaian, rapat turut memetakan tantangan kemampuan APBD di sejumlah daerah dalam membiayai gaji pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Untuk mengatasi hal tersebut, DPR bersama Kemendagri dan KemenPAN-RB menyepakati pentingnya penataan ulang tata kelola pengangkatan PPPK, sekaligus mendorong adanya opsi bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) khusus dari APBN bagi daerah yang mengalami krisis anggaran.

Melalui keikutsertaan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas menyambut baik langkah DPR RI dan Kemendagri yang responsif dalam menjaring permasalahan di tingkat kabupaten/kota, guna melahirkan kebijakan nasional yang adaptif dan solutif bagi pembangunan daerah. (*)

Share :

Baca Juga

Kapuas Kota Air

Bersama 600 Pelajar di Kapuas Kalteng, DPP PDI Perjuangan Peringati Hari Anak Internasional

Kapuas Kota Air

BPBD Kapuas Ekspos Laporan Akhir Hasil Kajian Risiko Bencana

Pos Kalteng

PLN ULP Muara Teweh Perkuat Pengawasan Penerapan K3 bagi Personel Pelayanan Teknik

Kapuas Kota Air

Pemkab Bahas Rencana Revitalisasi Eks Pasar Ikan Grosir Kuala Kapuas

Kapuas Kota Air

Menuju Layanan Modern, Pegawai Satpol PP Kapuas Manfaatkan KTP Digital

Kapuas Kota Air

Tingkatkan Mutu Pelayanan, Dinkes Kapuas Gelar Pertemuan Pembinaan dan Pemetaan SPA

Kapuas Kota Air

Secara Virtual, Pemkab Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Bahas Kenaikan Harga Gula dan Tarif Angkutan Udara

Kapuas Kota Air

Penanganan Permasalahan Anak di Mambulau Tengah, Sekda Kapuas Tekankan Sinergi Lintas Sektor