POSBORNEO.COM, KUALAKAPUAS – DPRD Kabupaten Kapuas mulai mematangkan agenda kerja pada Persidangan II Tahun Sidang 2026.
Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Persiapan tersebut dibahas Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Kapuas bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rapat di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Kapuas, Senin (10/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah dan didampingi Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto.
Sejumlah pimpinan komisi serta anggota DPRD turut mengikuti rapat. Dari jajaran pemerintah daerah hadir Asisten I Sekda Kapuas Romulus bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat, Banmus membahas penyusunan jadwal serta tahapan sejumlah agenda DPRD yang akan dilaksanakan selama Persidangan II. Penyusunan jadwal dilakukan untuk memastikan setiap agenda dapat berjalan sesuai mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan.
Pembahasan APBD Perubahan 2026 menjadi salah satu agenda penting yang selanjutnya akan diproses melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kapuas.
Di tengah penyusunan agenda tersebut, kondisi kemampuan keuangan daerah turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah mengingatkan agar berbagai usulan yang masuk tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, terlebih dengan adanya penyesuaian dan pemangkasan alokasi anggaran.
Asisten I Setda Kapuas Romulus mengatakan, kondisi keuangan daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mencermati sejumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas DPRD.
“Beberapa usulan Raperda perlu kita cermati lagi dengan kondisi keuangan daerah saat ini,” ujar Romulus dalam rapat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Ardiansah menekankan pentingnya keterlibatan aktif OPD dalam setiap pembahasan agenda yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, kehadiran OPD diperlukan agar pembahasan di tingkat DPRD dapat memperoleh penjelasan langsung dari pihak eksekutif, khususnya terhadap materi Raperda maupun agenda yang membutuhkan keterangan teknis.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersinergi. Kehadiran OPD terkait adalah keharusan dalam setiap rapat yang terjadwal bersama Dewan,” tegas Ardiansyah.
Ia juga mendorong agar koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kapuas terus diperkuat. Dengan demikian, jadwal yang telah ditetapkan Banmus dapat diikuti dengan kesiapan masing-masing pihak.
Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto menambahkan, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menghilangkan proses kajian terhadap setiap usulan yang disampaikan.
Menurutnya, setiap usulan tetap perlu melalui tahapan pembahasan, pemantauan, dan evaluasi sebelum diputuskan untuk ditindaklanjuti.
“Semua tetap kita kaji. Ada proses pemantauan dan evaluasi. Jadi, setiap usulan harus dilihat dulu secara menyeluruh,” kata Berinto.
Melalui rapat tersebut, Banmus menyepakati sejumlah agenda prioritas yang akan dilaksanakan pada Persidangan II Tahun Sidang 2026. Pembahasan APBD Perubahan 2026 akan diproses melalui Banggar, sedangkan pembahasan Raperda dilaksanakan berdasarkan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan DPRD.
Hasil rapat Banmus selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan DPRD Kabupaten Kapuas selama Persidangan II Tahun Sidang 2026. (*)
