POSBORNEO.COM, PALANGKARAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah terus diperkuat pemerintah daerah seiring masih terdeteksinya ribuan titik panas di sejumlah wilayah, Rabu (23/9/2026).
Berdasarkan data harian Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah per Selasa, 22 September 2026 pukul 18.00 WIB, tercatat 8.093 titik hotspot, dengan 88 kejadian karhutla dan luas area terbakar mencapai 195,57 hektare.
Data tersebut dihimpun berdasarkan pemantauan titik panas dari BRIN dan Sipongi serta laporan kejadian dan luas area terbakar dari kabupaten/kota kepada Pusdalops BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah.
Sejumlah wilayah tercatat memiliki hotspot cukup tinggi. Pulang Pisau mencatat 2.381 hotspot, disusul Kotawaringin Timur 1.292 hotspot, Seruyan 1.288 hotspot, Kapuas 764 hotspot, Kotawaringin Barat 869 hotspot, dan Katingan 460 hotspot.
Sementara itu, dari sisi kejadian, Kotawaringin Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 18 kejadian dengan luas area terbakar 12,78 hektare. Kapuas tercatat 13 kejadian dengan luas 31,25 hektare, Murung Raya 11 kejadian dengan luas 10,32 hektare, serta Seruyan 11 kejadian dengan luas 31,71 hektare.
Kondisi tersebut menjadi perhatian BPB-PK Kalteng untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya melalui penguatan koordinasi, pemantauan titik panas, patroli serta penanganan di lapangan.
Kalaksa BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, mengatakan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pembasahan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.
Infografis Karhutla 22 September 2026
“Kami terus memperkuat penanganan di lapangan dengan mengoptimalkan personel, sarana dan prasarana yang tersedia. Pemantauan titik panas dan kondisi wilayah dilakukan secara berkelanjutan, sehingga setiap potensi karhutla dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Ahmad Toyib.
Ia menegaskan, kondisi lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla karena api dapat menjalar di bawah permukaan dan kembali muncul apabila proses pembasahan tidak dilakukan secara optimal.
Karena itu, menurutnya, upaya penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat hingga unsur penanggulangan bencana lainnya.
“Kunci penanganan karhutla adalah kecepatan informasi, kecepatan respons dan kesinambungan penanganan. Ketika ada indikasi titik api, kita harus segera bergerak agar tidak berkembang dan meluas,” katanya.
Selain pemadaman dan patroli, langkah pembasahan menjadi bagian penting dalam penanganan kawasan yang berpotensi terbakar kembali. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan potensi munculnya kembali api, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan gambut.
Ahmad Toyib juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla. Menurutnya, penanganan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan petugas di lapangan, tetapi membutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
“Pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat kami harapkan ikut menjaga lingkungan, melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya karhutla,” tutur Ahmad Toyib.
Di tengah masih tingginya jumlah titik panas, BPB-PK Kalteng memastikan pemantauan dan penanganan akan terus dilakukan dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor.
Upaya tersebut diharapkan mampu menekan perkembangan karhutla sekaligus mencegah meluasnya area terdampak, sehingga kualitas udara dan kondisi lingkungan di Kalimantan Tengah tetap terjaga.
