Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi saat audiensi dengan PT PLN Icon Plus Kantor Wilayah Perwakilan Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Rujab Bupati Kapuas, Jumat (19/1/2024).
POSBORNEO.COM, KUALAKAPUAS – Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi hadiri audiensi dengan PT PLN Icon Plus Kantor Wilayah Perwakilan Kalimantan Tengah, di Ruang Rapat Rujab Bupati Kapuas, Jumat (19/1/2024).
Audiensi terkait dukungan PLN Icon Plus untuk integrasi layanan dalam rangka peningkatan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kapuas bertempat
Pj Bupati Kapuas dalam sambutannya mengatakan bahwa SPBE ini adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan yang mana Kabupaten Kapuas adalah salah satu bagian dari pelaksanaan SPBE tersebut.
“Bagaimana peran kita semua khususnya kominfo dalam hal ini terlebih meningkat, sehingga nanti saya berharap untuk SPBE ini nantinya sudah bisa dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dan tentunya perangkatnya serta segala sesuatunya sudah harus betul-betul direncanakan dan siap pada tahun ini,” ucap Erlin Hardi.
Tak lupa ia berharap kepada pihak PLN khususnya icon plus untuk bisa memberikan semacam gambaran agar tidak ada kendala ketika SPBE ini dilaksanakan di Kabupaten Kapuas.
Pihak PLN Icon Plus dalam paparannya mengatakan SPBE sendiri memang menjadi salah satu tujuan dari seluruh Pemerintahan yang mana saat ini dibuat indeks yang sudah berjalan selama Presiden Joko Widodo memimpin.
SPBE tersebut memang menjadi salah satu yang dikejar, salah satunya adalah berbasis elektronik yang memungkinkan otomatisisasi dan efesiensi biaya.
Lebih lanjut, PLN Icon Plus adalah salah satu entitas dari PLN Group yang bergerak di dunia telekomunikasi, namun seiring dengan kebutuhan industri akan jaringan telekomunikasi dengan tingkat availability dan reliability yang konsisten, PLN Icon Plus mengembangkan usaha dengan menyalurkan kelebihan kapasitas jaringan telekomunikasi ketenagalistrikan serat optik milik PT PLN (Persero) di Jawa dan Bali bagi kebutuhan publik.
PLN Icon Plus menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan dan lembaga, terutama yang kegiatan operasionalnya membutuhkan jaringan telekomunikasi yang ekstensif dan handal. (*)
