Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalsel, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Banjarbaru, Jumat (31/5/2024).
POSBORNEO.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya meningkatkan penggunaan barang dan jasa secara elektronik, khususnya dalam memanfaatkan toko daring dan katalog elektronik.
“Hal ini penting untuk memenuhi indikator-indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya Parameter E-Procurement dalam mendorong pencegahan korupsi,” kata Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalsel, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Banjarbaru, Jumat (31/5/2024).
Fydayeen mengutarakan, pengadaan barang dan jasa merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara.
“Pengelolaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” ungkap Fydayeen.
Fydayeen mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memantau dan mengevaluasi setiap tahapan pengadaan barang dan jasa secara seksama.
“Karena kita dapat melihat potensi yang begitu besar untuk melakukan penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga sangat diperlukan pengetahuan, guna mengidentifikasi potensi-potensi terjadinya pelanggaran,” sebut Fydayeen.
Penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa, lanjut Fydayeen, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti persekongkolan tender, markup harga, penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.
“Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas,” tambah Fydayeen.
Fydayeen pun menginginkan, dari Rakor nantinya dapat memetakan akar masalah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Kalsel.
“Dengan teridentifikasinya akar permasalahan, kita dapat merumuskan solusi yang tepat dan komprehensif sehingga dapat menyusun saran dan rekomendasi untuk menutup celah-celah tersebut maka sistem pengadaan dapat berjalan dengan baik dan minim penyimpangan,” terang Fydayeen. (*)
