POSBORNEO.COM, JAKARTA – Bupati Kapuas HM Wiyatno, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kapuas Yan Hendri Ale, melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan, Rabu (7/1/2026).
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan kawasan perkotaan, penataan permukiman, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar di wilayah Kabupaten Kapuas.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kapuas bersama jajaran menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan daerah terkait penataan kawasan permukiman, penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan infrastruktur pendukung perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa koordinasi dengan Dirjen Perkotaan menjadi langkah strategis untuk memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional, sekaligus membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mempercepat pembangunan kawasan perkotaan dan permukiman di Kabupaten Kapuas. Kami ingin memastikan bahwa program yang kami rencanakan dapat terintegrasi dengan program pemerintah pusat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati berharap melalui koordinasi tersebut, Kabupaten Kapuas dapat memperoleh dukungan teknis maupun pendanaan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekda Kapuas Usis I Sangkai menambahkan bahwa sinergi lintas pemerintah sangat penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan adanya kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas optimistis berbagai program pembangunan perkotaan dan permukiman dapat direalisasikan secara optimal demi mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
