POSBORNEO.COM, BANJARBARU – Pengelolaan sampah di Banjarbaru tak cukup hanya dengan membangun fasilitas pengolahan. Sampah dari rumah warga juga perlu dipilah sejak awal, sementara sistem pengangkutan, kelembagaan dan pembiayaannya juga ikut dibenahi.
Arah pembenahan itu menjadi bagian dari Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), program yang mendorong peningkatan layanan pengelolaan sampah di daerah, dari hulu hingga hilir.
Banjarbaru menjadi satu dari 28 kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih dalam program LSDP tahap pertama. Sebelumnya, 514 kabupaten/kota mengikuti proses penapisan dan seleksi secara bertahap.
Kunjungan lapangan tim LSDP Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (31/8/2026). Tim LSDP menindaklanjuti hasil verifikasi teknis sekaligus memeriksa kesiapan Banjarbaru menjalankan program tersebut.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengatakan terpilihnya Banjarbaru menjadi penerima LSDP merupakan kesempatan untuk mempercepat pembenahan tata kelola persampahan.
“Terpilihnya Kota Banjarbaru sebagai salah satu daerah penerima program LSDP merupakan wujud kepercayaan sekaligus amanah besar bagi kami,” ujarnya.
Erna Lisa menyebut jumlah penduduk Banjarbaru yang mencapai 293.332 jiwa di lima kecamatan membuat persoalan sampah menjadi tantangan yang semakin besar.
Pemkot Banjarbaru pun menyiapkan sejumlah pembenahan, termasuk regulasi, penguatan kelembagaan pengelola sampah, penyesuaian tarif retribusi, serta kesiapan lokasi rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Dalam kunjungan ini, tim LSDP juga mendalami lima aspek melalui desk bersama pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. Pembahasannya mencakup kondisi fiskal dan kelembagaan, dokumen teknis, intervensi di sekolah, perubahan perilaku masyarakat dan pemilahan sampah, hingga pembagian peran antara regulator dan operator.
Selanjutnya, tim akan meninjau lokasi rencana pembangunan TPST. Dengan LSDP, pembenahan pengelolaan sampah di Banjarbaru diarahkan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas. Sistemnya juga harus berjalan sejak sampah dihasilkan warga hingga diproses di hilir. (*)
