POSBORNEO.COM, KUALAKAPUAS – Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno, S.P melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas, Senin (21/7/2025), guna melihat secara langsung kondisi dan progres pelaksanaan rehabilitasi kantor tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati turut didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai.
Rombongan meninjau sejumlah ruangan kerja, termasuk di antaranya Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air (SDA), serta beberapa bidang teknis lainnya di lingkungan Dinas PUPR.
Sidak ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi kantor berjalan sesuai rencana, serta mengevaluasi langsung kondisi sarana dan prasarana kerja pegawai di lingkungan Dinas PUPR.
“Hari ini kita melihat langsung progres rehabilitasi Kantor PUPR. Kita juga ingin mengetahui bagaimana kondisi kantor, aktivitas pelayanan, serta kesiapan masing-masing bidang dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Kapuas, untuk mewujudkan Kapuas BERSINAR,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek fisik bangunan dan kenyamanan kerja pegawai, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur di lingkungan Dinas PUPR. Ia berharap agar seluruh pegawai terus menjaga semangat kerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bupati juga mengingatkan pentingnya sinergi antarbidang dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas, khususnya bidang jalan, jembatan, air bersih, dan drainase, yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes menyambut baik inisiatif Bupati dalam melakukan sidak tersebut. Menurutnya, pengawasan langsung dari kepala daerah merupakan langkah positif untuk mendorong percepatan pembangunan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Penjabat Sekda Kapuas Usis I Sangkai juga menambahkan bahwa rehabilitasi kantor ini diharapkan mampu memberikan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan representatif bagi ASN, sehingga turut berdampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas layanan publik. (*)
