POSBORNEO.COM, KUALAKAPUAS – Usai mengejar pajak perusahaan pertambangan, Tim Kolaborasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah (UPTPPD Kapuas) dengan Bapenda Kapuas mengejar potensi pajak lainnya.
Yakni pendataan Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ke perusahaan kehutanan.
Mereka datang ke PT Industrial Forest Plantation dan PT Dasa Intiga yang berlokasi di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.
Tim Kolaborasi didampingi personil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan UPT Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Kolaborasi ke perusahaan kami. Agar perusahaan memiliki guidline (pedoman) bagaimana caranya perusahaan bisa berkontribusi memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas,”ujar Star Lie, Koordinator Social Security License PT. IFP, dalam acara pertemuan PT. IFP dengan Tim Kolaborasi.
Tim kolaborasi dimaksud diantaranya Bapenda Kalteng (UPTPPD Kapuas), Bapenda Kapuas, DPMPTSP, UPT Dinas Kehutanan Kalteng, Wakil Kecamatan Timpah dan Satpol PP di Aula PT. IFP, Timpah.
Dari PT. IFP, Star Lie didampingi Asisten Tata Usaha Kayu Herusli dan R Danang Asisten Kepala Nursery PT. IFP.
Kepala Bidang Pengkajian dan Pengendalian Bapenda Kapuas, Muhammad Abidin, SE, MA menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas niat dan komitmen PT. IFP membantu menaikkan PAD demi mendanai pembangunan di Kabupaten Kapuas.
“Saya mewakili Tim Kolaborasi menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas komitmen PT. IFP membantu PAD demi pembangunan di Kabupaten Kapuas,’ucap Muhammad Abidin.
Sementara itu, Bapenda Provinsi Kalteng yang dipimpin Kepala UPTPPD Kapuas, Mira Diyanty, SE, MM., mengatakan bahwa ia menyampaikan amanat Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk mempertanyakan jumlah muatan lokal pegawai PT. IFP dan volume konsumsi BBM serta lokasi pembelian BBM.
“Saya selalu diingatkan Pak Gubernur untuk menanyakan soal ini ke perusahaan-perusahaan,”ucap Mira.
Terhadap pertanyaan Mira Diyanty, Star Lie menjamin bahwa 90% dari 230 orang pegawai PT. IFP adalah masyarakat lokal Kalimantan Tengah sebagai bagian komitmen PT. IFP terhadap pembangunan ekonomi lokal.
“90% pegawai adalah asli pribumi bahkan sampai level manajer,”ujar Star Lie. Sementara untuk volume dan lokasi pembelian BBM, Star Lie mengaku akan mengecek lebih dulu.
Selanjutnya Mira menegaskan bahwa Gubernur Agustiar Sabran juga meminta agar kendaraan operasional yang digunakan PT. IFP menggunakan plat-KH-B. “Supaya Opsen PKB-nya masuk ke Pemda Kapuas,”tegas Mira.
Untuk PAB, tambah Mira, PT. IFP juga harus mendaftarkan diri pada aplikasi E-PAB dan terhitung 15 hari setelah sosialisasi PAB di perusahaan, PT. IFP harus membayar pajak PAB.
Terhadap hal ini, Star Lie mengaku sudah menghimbau kepada vendor (pihak ketiga) alat berat agar merubah plat yang digunakan vendor dengan plat KH-B.
“Dulu hampir semua pakai Plat KH-B,”ucap dia. Namun, tambah Star Lie, perusahaan harus menyesuaikan penyewaan alat berat yang digunakan dengan budget dan ketersediaan maintenance (tim perbaikan dan pemeliharaan) alat berat itu. “Kendalanya dari vendor susah memilih plat KH-B,ujar Star Lie.
Pertemuan dilanjutkan dengan presentasi dan simulasi penghitungan PAB yang disampaikan oleh Penata Layanan Operasional UPT-PPD Samsat Kapuas Oktavianus, S.Pd yang dilanjutkan dengan tanya jawab seputar PAB.
“Kami juga akan mengadakan sosialisasi PAB ke vendor penyewaan alat berat. Tapi untuk menghemat anggaran, sosialisasi dilakukan secara online (zoom). Target kami minimal 50 perusahaan akan kita ikutkan zoom sosialisasi PAB,”ucap Mira.
Lalu dari Bapenda Kapuas, presentasi penghitungan dan tata cara pembayaran dan penyetoran PBJT Katering, Pajak Air Tanah dan PBJT-Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dibawakan oleh Kepala Subbidang Pendapataan, Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Kapuas, Badriah, S.Sos,
“Atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, kami telah menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 340/Bapenda Tahun 2025. Dengan adanya Keputusan Bupati itu maka tenaga listrik yang dihasilkan sendiri juga dikenakan PBJT tenaga listrik sebesar 1,5% dari Nilai Jual Tenaga Listik,”ujar Badriah. Presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab dan pendataan potensi PBJT-Listrik, PBJT Katering dan Air Tanah.
Tanya jawab dilanjutkan dengan pendataan potensi PBB oleh Kepala Subbidang Pendapataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB Bapenda Kapuas, Yuni RA Chandraningrum, potensi perizinan oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Herry Soetrisno dan potensi investasi oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP, Didi.
Usai ke PT. IFP, perjalanan dilanjutkan ke PT. Dasa Intiga yang terletak di Desa Batapah Kecamatan Timpah.
Lokasi perusahaan yang jauh dilanjutkan hingga malam hari dan kendaraan Tim sempat mengalami trouble berupa ban bocor sehingga sampai ke PT. Dasa Intiga larut malam namun hal itu tidak mematahkan semangat Tim pejuang PAD.
Sama seperti di PT. IFP, pertemuan di PT. Dasa Intiga juga diisi dengan presentasi dan tanya jawab disertai pendataan dan penggalian potensi pajak-pajak yang dikelola Bapenda Kalteng, pendataan dan potensi pajak-pajak yang dikelola Bapenda Kapuas serta pendataan perizinan dan investasi oleh DPMPTSP.
PT. Dasa Intiga dan PT. Industrial Forest Plantations (IFP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. PT. Dasa Intiga bergerak dalam pengelolaan hutan alam untuk pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA).
Sementara PT. IFP fokus pada produksi serat kayu tinggi dari tanaman hutan, dan juga berkontribusi pada riset dan konservasi lingkungan yang diberikan amanah 101.840 hektar lahan.
Selain produksi, PT. IFP juga aktif dalam kegiatan riset, pendidikan, dan konservasi lingkungan, salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Palangka Raya. (*)
