POSBORNEO.COM, KUALAKAPUAS – Wakil Bupati Kapuas Dodo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas ke-6 masa persidangan III tahun sidang 2025, Selasa (4/11/2025).
Agenda nya penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kapuas dipimpin oleh Ketua DPRD Kapuas Ardiansah, dihadiri pula Wakil Ketua I Yohanes dan Wakil Ketua II Berinto serta Anggota DPRD Kapuas.
Pun juga Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten Kapuas.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi di DPRD Kapuas menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Kapuas.
Pemandangan umum fraksi ini berisi pandangan, masukan, serta saran terhadap arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah yang diusulkan pemerintah daerah.
Secara umum, semua fraksi pendukung dewan dapat memahami penjelasan dan keterangan yang disampaikan dalam pidato pengantar terkait dengan penyampaian nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 tersebut.
Pokok pikiran dan materi tersebut akan diuji dan dibahas secara mendalam dalam pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Adapun fraksi yang menyampaikan pemandangan umum diantaranya Fraksi Golkar disampikan oleh H Abdullah, Fraksi PDI Perjuangan oleh Franco B. Dehen, Fraksi Nasdem oleh I Nyoman Salop, Fraksi Gerindra oleh Yunaningsih, Fraksi PAN oleh H Saferaniansyah, Fraksi PKB oleh Suprianto dan Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera oleh Sutarno.
Untuk itu, semua fraksi pendukung dewan berkesimpulan dapat menerima nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut melalui mekanisme dan tahapan pembicaraan selanjutnya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 yang akan dilanjutkan dengan agenda jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi, sebelum akhirnya dilakukan pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi dan badan anggaran. (*)
