POSBORNEO.COM, MUARATEWEH – Jaringan digitalisasi pemerintahan yang saat ini menjadi tulang punggung dari visi transformasi pemerintahan Joko Widodo telah merambah ke desa-desa berkategori blankspot/sinyal lemah/non 4G.
Desa-desa di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi bagian tak terpisahkan dari visi presiden tersebut.
Wilayah Barut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dari daerah lain dalam hal pengentasan desa blankspot ini.
Terutama terkait dengan kondisi topografi dan jumlah penduduk.
Topografi daerah pegunungan dan perbukitan membuat provider harus memperbanyak jumlah tower dan meningkatkan kualitas BTS (Basic Transciever Station), yang otomatis meningkatkan biaya operasional.
Sementara jumlah penduduk yang kurang serta jarang pada daerah pedesaan membuat perhitungan bisnis provider atau operator penyelenggara telekomunikasi harus berpikir ulang untuk menempatkan towernya.
Dua hal ini menjadi kendala sangat fundamental dalam percepatan akselerasi distribusi layanan internet di desa-desa seluruh Barito Utara.
Pj. Bupati Barut, Drs Muhlis mengatakan Pemkab Barut telah menganggarkan anggaran penyediaan internet desa kategori blankspot.
Penganggaran sejak kepemimpinan H Nadalsyah dan Sugianto Panala Putera sampai tahun 2023 dan dilanjutkan kembali pada anggaran tahun 2024.
Hasilnya telah mampu mengcover 25 titik desa dari 65 desa kategori blankspot.
“Melalui Dinas Kominfosandi yang bekerjasama dengan salah satu provider, kami telah menyalurkan internet sekitar 40% dari target 100% pada tahun-tahun mendatang,” kata Muhlis, Senin (8/1/2024).
Hal ini agar pemerintahan desa mendapatkan hak akses yang sama terhadap internet.
“Terutama aplikasi-aplikasi pemerintahan yang saat ini hampir rata-rata menggunakan media internet atau gawai digital,” ungkapnya.
Pj. Bupati Barito Utara yang sangat low profile ini menambahkan bahwa akses internet adalah hak setiap warga untuk mendapatkannya.
“Terutama di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari ibu kota kabupaten,” pungkasnya. (adv)
