Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi, saat penyerahan simbolis kartu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kapuas, Selasa (25/6/2024)
POSBORNEO.COM, KUALAKAPUAS – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS), Selasa (25/6/2024).
Kegiatan dilaksanakan di Hall Rujab Bupati Kapuas, dirangkai penyerahan simbolis kartu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kapuas.
Rakor dibuka langsung Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi. Dihadiri unsur forkopimda, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kapuas Yanmarto, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangkaraya dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kualakapuas.
Hadir pula sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Kapuas, para camat, Lurah dan Kades beserta dan Operator DTKs, juga pendamping PKH dan TKSK se-Kabupaten Kapuas.
Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi mengatakan sesuai dengan amanat UUD 1945, Negara mendapatkan mandat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial salah satunya melalui program perlindungan dan jaminan sosial.
“Implementasi amanat tersebut, maka tahun anggaran 2024, Pemkab Kapuas telah menganggarkan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan sebesar 2 miliar lebih melaui Dinsos yang diperuntukan bagi penerima manfaat sebanyak 12.794 jiwa pekerja rentan tersebar di 17 kecamatan,” kata Erlin, saat sambutan.
Dilanjutkannya, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat prasejahtera.
“Berupa meningkatnya ketenangan dan rasa aman dalam bekerja memenuhi kebutuhannya yang bermuara pada peningkatan produktivitas,” ungkapnya.
Melalui kegiatan itu, disampaikan daftar penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan kepada camat, kepala desa dan lurah yang warganya telah terdaftar.
“Selanjutnya saya meminta kepada seluruh camat, lurah dan kepala desa yang telah menerima daftar penerima manfaat untuk mensosialisasikan dan mengumumkan daftar tersebut kepada warga di wilayah kerjanya masing masing,” ujarnya.
Lanjut Erlin, seandainya di desa masih terdapat warga prasejahtera lainnya yang belum tercover dalam daftar jaminan sosial ketenagakerjaan ini, diharapkan dapat memaksimalkan porsi anggaran dari APBDes untuk 100 pekerja rentan setiap desa.
“Saya juga berharap program ini juga dapat berjalan secara tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrim di Kapuas tentunya beriringan dengan program lainnya yang dilaksanakan oleh lintas sektor,” ucapnya.
Dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang tepat jumlah dan tepat sasaran tentunya harus didukung dengan data yang valid dan update, terkait dengan hal tersebut Erlin pun mengintruksikan beberapa hal.
Pertama, agar desa dan kelurahan melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara berkala dengan.
Baik perbaikan data kependudukan sesuai dokumen kependudukan terbaru, verifikasi penerima bansos yang sudah tidak layak bansos dan pelaksanaan tagging/penandaan pada data disabilitas, meninggal, dan ibu hamil.
Ia juga menginstrusikan kepada desa dan kelurahan melakukan update dtks secara berkala pada aplikasi SIKS-NG online sesuai hasil verifikasi dan validasi.
Lalu, desa dan kelurahan mengikutsertakan sdm pengelola dtks/operator SIKS-NG ditingkat desa dan kelurahan untuk mengikuti pelatihan terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG online.
“Camat kiranya mendukung dan memfasilitasi desa dan kelurahan dalam verifikasi dan validasi serta updating dtks melalui pembentukan pokja slrt puskesos di seluruh kecamatan,” harapnya.
Selanjutnya ia juga mendorong semua OPD untuk penggunaan DTKS dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan oleh OPD dan pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial.
“Saya juga menginstruksikan kepada dinas sosial dan seluruh jejaring sosial untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sosial kepada masyarakat,” lontarnya.
Pun juga TKSK dan pendamping PKH untuk dapat secara maksimal dalam melaksanakan tugas pendampingan. “Yakni kepada pemerlu layanan sosial di wilayah kerja masing-masing,” pungkas Erlin.
Sementara itu, Kadinsos Kapuas, Yanmarto, mengatakan maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka implementasi program sosial dilingkungan pemerintah kabupaten kapuas tahun 2024.
“Tujuannya, dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya tata kelola data yang baik dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran,” kata Yanmarto, saat sambutan.
Pun juga untuk membangun sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program sosial di Kabupaten Kapuas.
“Rakor dirangkai penyerahan daftar peserta program BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan oleh bapak Pj Bupati Kapuas kepada para camat,” ujarnya.
Lalu, dilaksanakan juga penandatanganan komitmen bersama seluruh camat untuk penguatan DTKS, penyerahan santunan kematian oleh Pj Bupati Kapuas kepada ahli waris.
Hingga pelaksaaan rapat koordinasi penguatan DTKS untuk peningkatan layanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kapuas.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Kapuas dan semua pihak yang telah mendorong pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan pada di Kabupaten Kapuas,” pungkasnya. (*)
